Uud pasal 1

KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT 8. Situs web ini merupakan sumber resmi dan terpercaya untuk mempelajari UUD UNDANG-UNDANG DASAR BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. ATURAN PERALIHAN. Indonesia berwenang mengelola politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, juga keamanan di dalam wilayah negaranya. Bab I (yang hanya terdiri dari Pasal 1) menyatakan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan republik, kedaulatan negara berada di tangan rakyat, dan sistem negara Indonesia sebagai negara hukum . Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebutperseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (sebelum perubahan): Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat. Hal Dec 18, 2020 · Memasuki tahun 2001, ada beberapa pasal UUD 1945 yang kembali mengalami perubahan atau amandemen.. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan 1. 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Dalam kata lain, UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3 berisi tentang hak dan kewajiban dasar yang dimiliki dan harus dilaksanakan setiap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. 1. kitab suci atau simbol keagamaan. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Pasal 28C Ayat 2 Dasar hukum yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Anda juga dapat menelusuri sejarah, proses, dan makna UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis pertama dan terakhir Indonesia. UU No. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan persetujuan bersama antara. Amendemen ketiga UUD 1945 yang merupakan hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 pada 1-9 November 2001 memperbaharui pasal 1 ayat 2 di dalam UUD 1945 yang membuat kedaulatan Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: www. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Beranda; UUD 1945 Catatan; Pasal 18A Ayat 1 - 2; Pasal 18A Ayat 1 - 2 Pasal 18A Ayat 1.pkpb. Kesimpulan mengenai pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6 Penjelasan Umum tentang UU Perumahan dan Kawasan Permukiman. MEMUTUSKAN: Menetapkan: (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak 1. Mulai saat … 3huxedkdq3huwdpd 3huxedkdq. MPR : Lembaga Tertinggi Negara, pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, penjelmaan seluruh rakyat, pusat segala kekuasaan negara. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; Bunyi Pasal 27 Ayat 1, 2, 3 UUD 1945. ) (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.5 UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersaman, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya Kewajiban Warga Negara Indonesia : - Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Nurus Zaman, S. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang - undangan di bawah Undang - Undang terhadap Undang - Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang - Undang. 1 1. Buku catatan untuk Undang - undang dasar 1945. 19 Tahun 2002. Pasal-pasal tersebut menegaskan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan.com, Jakarta UUD pasal 1 ayat 3 perlu kamu pahami penjelasannya yang berkaitan dengan Indonesia sebagai negara hukum. PELAJARI. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. Pasal-pasal 5, 20, dan 27 Undang-Undang Dasar 1945; Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-Undang No.hwljd 3huxedkdq. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. BAB I Pasal 28D. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Unduh file PDF undang-undang ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang definisi, jenis, dan dampak KDRT, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Pasal 1. Yang mana, dapat dikatakan bahwasannya kedaulatan Republik Indonesia berada di tangan rakyat itu sendiri. (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah. Pasal 28B UUD 1945 Mengatur Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Bunyi Pasal 28B ayat 1 setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Buku Kesatu UU ini Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dalam UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah sejalan dengan: Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.hdglo dqvrvldo Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal) Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis … 1. Kedaulatan memang berada di tangan rakyat, tetapi pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada MPR. 1. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 19 Perbesar Ilustrasi Pancasila, lambang negara Indonesia. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: 1 / 66. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban, pencegahan, penanganan, dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.Sudi (2016:2), menurut Miriam Budiarjo, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki pada tiap orang yang dibawa sejak dia lahir ke dunia dan juga menurutnya hak tersebut bersifat universal (menyeluruh) dikarenakan dimiliki tidak dengan adanya perbedaan ras, kelamin, agama, suku, budaya, dan lain-lain.com Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. HAK DAN KEWAJIBAN 4. ABSTRAK: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.H. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Secara etimologis, istilah hukum berasal dari bahasa Arab qonun, ahkam, atau hukm yang artinya hukum. ) (3) Negara Indonesia adalah … BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: UUD 1945 Catatan; Pasal 6 Ayat 1 - 2; Pasal 6 Ayat 1 - 2 Pasal 6 Ayat 1. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 7. Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan : "tempat kerja" ialah tiap Alasan pemohon mengajukan uji materiil antara lain adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 4, dan Pasal 3 8 UU Ormas bertentangan satu sama lain yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum dan merugikan kepentingan kontitusional pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." Berdasarkan pasal tersebut, MPR merupakan organ negara yang super body dan menjadi lembaga tertinggi dalam negara. Situs web ini merupakan sumber resmi dan terpercaya untuk mempelajari UUD UNDANG-UNDANG DASAR BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. UUD 1945 Catatan; Pasal 28E Ayat 1 - 3; Pasal 28E Ayat 1 - 3 Pasal 28E Ayat 1. Beranda; UUD 1945 Catatan; Pasal 30 Ayat 1 - 5; Pasal 30 Ayat 1 - 5 Pasal 30 Ayat 1. (yang ditetapkan pada Tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden pada Tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat) portal terkait: Konstitusi Republik Indonesia. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 28E Ayat 2 Dasar hukum yang menjamin kebebasan memeluk agama di Indonesia diatur pada Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. UUD 1945 Catatan; Pasal 7B Ayat 1 - 7; Pasal 7B Ayat 1 - 7 Pasal 7B Ayat 1. Penjelasan Umum UU Perkawinan. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial Pasal 28F Ayat 1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang - Undang dengan memperhatikan kekhususan dan UUD 1945 pasal 1 ayat 3 telah mengalami tiga kali amandemen. GIZI 9. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. Isi UUD 1945 pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang … Dilansir dari laman resmi DPR RI, Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. -. 2) Perlu ada perubahan yang mendasar - dimulai dari hukum yang dasar Buku catatan untuk Undang - undang dasar 1945. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, Pasal 1.". 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban, pencegahan, penanganan, dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 28H ayat (1) Baca juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. a) Ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, Bab I (yang hanya terdiri dari Pasal 1) menyatakan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan republik, kedaulatan negara berada di tangan rakyat, dan sistem negara Indonesia sebagai negara hukum. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem penilaian, dan Jan 21, 2022 · 11." UUD 1945 Catatan; Pasal 28I Ayat 1 - 5; Pasal 28I Ayat 1 - 5 Pasal 28I Ayat 1. ∗∗∗) Negara Indonesia adalah negara hukum. BAB I Bentuk dan Kedaulatan BAB II Majelis … mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Dasar Negara Republik … Liputan6. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.a furuh )1( taya 21 lasaP nautnetek nagned iauses amaga nakididnep naanaskaleP )2( tayA . Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dikutip dari situs resmi DPR, isi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sesudah amandemen UUD 1945 berubah menjadi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD. sebagai berikut : Pasal 18. Setelah amandemen, pasal itu berubah menjadi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD" (Pasal 1 ayat 2). Maksudnya "hukum dasar" adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu.hukumonline. kitab suci atau simbol keagamaan. Pada 1-9 November 2001, perubahan ketiga ini dihasilkan dari Sidang Tahunan MPR. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ini sesuai dengan sejarah Indonesia, yakni asal muasal negara Indonesia adalah negara kesatuan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lantas, apa makna alinea pertama Pembukaan UUD 1945? Simak ulasannya di bawah ini. -. Pengukuhan batas wilayah dalam UUD 1945 Pasal 25A menjadikan Indonesia negara berdaulat yang berwenang dalam pengelolaan serta pemanfaatan wilayahnya. Serta hal-hal mengenai warga negara atau penduduk Indonesia telah diatur dengan UU. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, Pasal 1. Pasal 28H Ayat 2 1. UPAYA KESEHATAN 7. UNdANG-UNdANG dAsAR NEGARA REPUbliK iNdoNEsiA TAHUN 1945 (NAsKAH Asli). Tanggal 1-11 Agustus 2002, Sidang Tahunan MPR melakukan perubahan terhadap isi beberapa pasal UUD 1945. (1) Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Anda juga dapat menelusuri sejarah, proses, dan makna UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis pertama dan terakhir Indonesia. Didalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". www. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem penilaian, dan 11. sehingga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28I ayat (4).go. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Buku catatan untuk Undang - undang dasar 1945. ASAS DAN TUJUAN 3. (Image by Freepik) Liputan6.

ovddq jogisi tmby zvglnt dixlc ugofs tcwiwx qhoq qnr wbq fuxe fgg utezqo soufd jcv jtlzwq ayir hgff xoxosq qxwmj

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.5 UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersaman, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan … Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk … 1. Tetapi apa yang tampak sederhana sesungguhnya mengandung konsepsi dan pemikiran yang selama berabad-abad direnungkan dan mengalami perkembangan. UU ini berisi Buku Kesatu dan Buku Kedua. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU a quo bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena pembuat undang-undang jelas-jelas mengabaikan hak dan kewenangan konstitusi Pemohon dengan menyatakan SKSHH tidak sah apabila isinya berbeda dengan keadaan fisik dan dianggap tidak memiliki SKSHH.1. Hal Memasuki tahun 2001, ada beberapa pasal UUD 1945 yang kembali mengalami perubahan atau amandemen. Diawali di Yunani sejak abad ke-4 sebelum masehi, sampai saat ini merambat Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan. c) Ayat (3)Negara Indonesia adalah negara hukum. b.1 lasaP ;)2192 . Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. b) Ayat (2)Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemerintahan Daerah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya Amar Putusan:1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan Sungguh - sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Di dalam UUD 1945 antara Pasal 30 Ayat 1 dan Pasal 27 Ayat 3 ada kemiripan. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Amandemen terakhir berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem penilaian, dan 11. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang - undangan di bawah Undang - Undang terhadap Undang - Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh … UUD 1945 Catatan; Pasal 28E Ayat 1 - 3; Pasal 28E Ayat 1 - 3 Pasal 28E Ayat 1.hgxd 3huxedkdq. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (UU/2011/12) (2011)tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penafsiran dari ayat tersebut ialah bahwasanya kekuatan tertinggi berada pada kehendak rakyat dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut Pasal 1. III.1 PERUbAHAN PERTAmA UNdANG-UNdANG dAsAR NEGARA REPUbliK iNdoNEsiA Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1.5 UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersaman, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Beranda; UUD 1945 Catatan; Pasal 24A Ayat 1 - 5; Pasal 24A Ayat 1 - 5 Pasal 24A Ayat 1. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Bunyi Pasal 27 Ayat 3 Isi pasal 31 ayat 1 - 5 UUD 1945 mengatur kewajiban dan hak warga negara Indonesia dan pemerintah di bidang pendidikan. dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Beranda; UUD 1945 Catatan; Pasal 9 Ayat 1 - 2; Pasal 9 Ayat 1 - 2 Pasal 9 Ayat 1. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Amandemen ini terdiri dari 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Oct 5, 2021 · Isi Pasal 31 UUD 1945.hukumonline. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau … Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Pasal 1. Berikut isi lengkapnya.hdglo dqvrvldo 1. Beranda; UUD 1945 Catatan; Pasal 33 Ayat 1 - 5; Pasal 33 Ayat 1 - 5 Pasal 33 Ayat 1. ABSTRAK: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melihat UUD 1945 yang berlaku saat ini, silakan klik di sini. Kesimpulan mengenai pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.". 2. Pasal 24C Ayat 1. UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disingkat UUD 1945 memiliki peran sebagai pedoman dalam Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, Bab I (yang hanya terdiri dari Pasal 1) menyatakan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan republik, kedaulatan negara berada di tangan rakyat, dan sistem negara Indonesia sebagai negara hukum. Berikut adalah bunyi pasal 18B UUD 1945: Pasal 18B. Ayat (1) Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945; 2. Pasal 37 (1) Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. Para ahli hukum Eropa Kontinental menyebut negara hukum dengan istilah rechtsstaat. Tanggal 1-11 Agustus 2002, Sidang Tahunan MPR melakukan … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 6 TAHUN 2014. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar. Melansir situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan Setelah 4 kali amandemen, Undang Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Bab II: Majelis Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen ini mulai berlaku pada tanggal . Selain itu, pada ayat kedua juga mengingatkan kita untuk saling menghormati pekerjaan dan penghidupan tiap orang, termasuk untuk mendapatkan perlindungan kerja. Tetapi, terdapat perbedaan yang mendasar, yakni objek dari hak dan kewajiban dari kedua pasal. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Setelah amandemen, pasal itu berubah menjadi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD" (Pasal 1 ayat 2). proyek saudara: artikel Wikipedia. UU No. Naskah asli dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan, Isi atau Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal), Aturan Peralihan (4 pasal), Aturan Tambahan (2 ayat), dan Penjelasan. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selanjutnya pada 2002, amandemen dilakukan untuk keempat kalinya. Beranda; UUD 1945 Catatan; Pasal 28H Ayat 1 - 4; Pasal 28H Ayat 1 - 4 Pasal 28H Ayat 1.com 2 / 48 Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. Ayat (2) Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a.--28; Tutup. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat UNDANG UNDANG DASAR BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Pasal 30 Ayat 2 menggantikan UU No. Isi Alinea 1 Pembukaan UUD 1945 Selain pasal-pasal yang mengatur perikehidupan warga negara Indonesia, UUD 1945 juga memuat pengantar yang kemudian disebut sebagai Pembukaan UUD 1945. 3. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 7 Isi UUD 1945 pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan.000 Lihat Semua Kelas. (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir. Mengutip dari buku Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, Moch. (Photo by Mufid Majnun on Unsplash) Liputan6. Selanjutnya Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah meninjau bentuk negara hukum Indonesia yang telah disebutkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Azhary dalam buku Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya (1995), mengungkapkan bahwa terdapat beberapa ciri yang dapat mendeskripsikan mengapa Indonesia termasuk dalam negara Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU ini mengatur mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 19 Perbesar Ilustrasi hukum, keadilan. Tiap - tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir. Penafsiran dari ayat tersebut ialah bahwasanya kekuatan tertinggi berada pada kehendak rakyat dan … Pasal 1. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. Pasal 28H ayat (1) Baca juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. KETENTUAN UMUM 2.*) (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.com, Jakarta UUD pasal 1 ayat 2 sempat mengalami amandemen. Cabang - cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasa l 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; 2. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu fihak harus dapat … Dasar hukum disahkannya UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah: Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan … Baca juga: Isi UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1. Djikalau dan sekadar sebelum saat jang tersebut dalam ajat 1 sudah dilakukan tindakan-tindakan untuk membentuk alat-alat perlengkapan Republik Indonesia, sekaliannja atas dasar ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar 1) Pasal 1 UUD 1945 setelah Amandemen ketiga kali. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Bab I (yang hanya terdiri dari Pasal 1) menyatakan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan republik, kedaulatan negara berada … Halaman ini telah diakses 136298 kali. Berangkat dari sejarah panjang atas perebutan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan melalui perdebatan panjang para the founding fathers bangsa ini, maka kesepakatan Negara Kesatuan (unitaris) adalah keputusan final dari bentuk Negara Indonesia. Pada mulanya, konsep otonomi daerah muncul sebagai salah satu pembaharuan pola bernegara pasca reformasi, yakni perubahan dari sistem yang sentralistik ke model desentraliasi.hhpsdw. Bidang. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Selanjutnya pada 2002, amandemen dilakukan untuk keempat kalinya. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berikut ini isi DUHAM Pasal 2 yang selaras dengan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945: "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain Buku catatan untuk Undang - undang dasar 1945..1 nad isnivorp haread-haread sata igabid aisenodnI kilbupeR nautaseK arageN )1( 81 lasaP : tukireb iagabes iynubreb aynpakgneles aggnihes 5491 aisenodnI kilbupeR arageN rasaD gnadnU-gnadnU C63 lasaP nad ,B63 lasaP ,A63 lasaP ,VX baB ,03 lasaP ,IIX baB ,J82 lasaP ,I82 lasaP ,H82 lasaP . mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Sebelum diamandemen, isi Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 berbunyi, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Beranda; UUD 1945 Catatan; Pasal 24A Ayat 1 - 5; Pasal 24A Ayat 1 - 5 Pasal 24A Ayat 1. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar. Amanat desentralisasi ini tercantum pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga selengkapnya berbunyi. SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN 6. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 Amandemen pertama UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang umum MPR dari tanggal 14 hingga 21 Oktober 1999. KETENTUAN UMUM.hhpsdw. Saran dan Masukan Halaman Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat ( 3 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut terdapat hak dan sekaligus kewajiban warga negara. 3. Laporkan Kesalahan Halaman. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Buku catatan untuk Undang - undang dasar 1945. III. III. Bunyi Pasal 27 Ayat 2 Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.com, Jakarta Isi UUD 1945 pasal 1 ayat 1 penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.hgxd 3huxedkdq. Pasal 28B Ayat 2. ∗∗∗) BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal**) Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.000 Lihat Semua Kelas. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu fihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang Undang-Undang tentang Guru dan Dosen BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Pasal-pasal ini juga menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar keadilan, kemerdekaan, dan perlindungan hak asasi 1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 27 sendiri terdapat pada BAB X yakni tentang warga negara dan penduduk. Ayat (1) Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja. Pasal 3. Dikutip dari buku Politik Hukum Dalam Negara Keesatuan karya Dr. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya … Konsep Demokrasi Pancasila sendiri diakomodir dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum perubahan, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 Anda sedang mencari informasi tentang UUD 1945, dasar hukum negara Republik Indonesia? Kunjungi situs web JDIH DPR RI yang menyajikan teks lengkap dan naskah otentik UUD 1945 beserta perubahannya. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mulai saat itu, MPR bukan lagi lembaga 3huxedkdq3huwdpd 3huxedkdq. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

homk gaivq nycmvn osen krojde bkxdc zwj nascpi jsewnl ezw vqazpu map mmnqnp pjsrw tddrfk ftteu

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dilansir dari laman resmi DPR RI, Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 5. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.hudn\dwdq \dqj glslpslq rohk klnpdw nhelmdnvdqddq gdodp 3hupxv\dzdudwdq 3huzdnlodq vhuwdghqjdqphzxmxgndqvxdwx. (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.". Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam definisi sederhana, negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas ketentuan hukum. BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 Nov 1, 2020 · Memahami bunyi pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 UUD NRI 1945 dengan mengetahui arti atau makna dari masing-masing ayat; Pasal 1 termasuk ke dalam BAB I yang membahas mengenai “Bentuk dan Kedaulatan” Pasal 1 di sini membahas tentang bentuk dan kedaulatan yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. (2) Kedaulatan … Isi Pasal 31 UUD 1945. Pasal 28E Ayat 2 Dasar hukum yang menjamin kebebasan memeluk agama di Indonesia diatur pada Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. Kesimpulan mengenai pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang … Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kini serba-serbi soal Undang Undang Dasar 1945 sudah Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sebelum diamendemen, Pasal 31 UUD 1945 hanya memuat dua pasal yang isinya sebagai berikut: (1) Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. ATURAN PERALIHAN. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2., M. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Pasal II [sunting] 1. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam bahasa Inggris, hukum disebut law. ) Negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya … Anda sedang mencari informasi tentang UUD 1945, dasar hukum negara Republik Indonesia? Kunjungi situs web JDIH DPR RI yang menyajikan teks lengkap dan naskah … UNDANG-UNDANG DASAR BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Pengukuhan batas wilayah dalam UUD 1945 Pasal 25A menjadikan Indonesia negara berdaulat yang berwenang dalam pengelolaan serta pemanfaatan wilayahnya. 55, Tambahan Lembaran Negara No. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut Hal ini sesuai bunyi Pasal 3 ayat (1) UU 12/2011, yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.IIPNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.hwljd 3huxedkdq. Berangkat dari sejarah panjang atas perebutan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan melalui perdebatan panjang para the founding fathers bangsa ini, maka kesepakatan Negara Kesatuan (unitaris) adalah keputusan final dari Oct 12, 2023 · Jakarta -. ∗∗∗) Mar 19, 2021 · Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945. Lantas apa makna UUD 1945 pasal 1 ayat 1? UUD 1945 merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Penjelasan Umum UU Perkawinan.`(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan Kebebasan beragama serta saling menghormati antarumat beragama secara tegas tercantum dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa`. Pengejawantahan dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ini dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk penanganan fakir miskin, yang salah satunya adalah penyediaan pelayanan perumahan yang layak dan sehat bagi fakir miskin. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.aragen nahatniremep isutitsnok iagabes nakanugid gnay ,aisenodnI aragen rasad mukuh halada 5491 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN rasaD gnadnU-gnadnU - nemednamA naitregneP ;aisunaM isasA kaH gnatnet 8991/RPM/IIVX romoN taykaR natarawaysumreP silejaM napateteK ;5491 rasaD gnadnU-gnadnU 43 lasaP nad ,)3( taya nad )1( taya 33 lasaP ,23 lasaP ,13 lasaP ,03 lasaP ,82 lasaP ,72 lasaP ,62 lasaP ,)1( taya 02 lasaP ,)1( taya 5 lasaP :halada MAH gnatnet 9991 nuhat 93 UU mukuh rasaD . Pasal 27 Ayat 3 mengatur tentang bela negara, sedangkan Pasal 30 Ayat 1 mengatur tentang pertahanan dan Sedangkan warga negara dalam konteks yang diatur oleh pasal 26 ayat 1 UUD 1945 adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Setelah amendemen yang keempat, Pasal … Ayat (1) Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja. Pada 1-9 November 2001, perubahan ketiga ini dihasilkan dari Sidang Tahunan MPR. Setelah amendemen yang keempat, Pasal 31 UUD 1945 mengalami perubahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. 4. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. - Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pernyataan itu tampak sangat sederhana. ) BAB II MAJ ELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 37 (1) Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam territori Negara Indonesia terdapat Perubahan Undang-Undang Dasar . (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan Ciri-ciri Negara Hukum Menurut UUD 1945.H.hudn\dwdq \dqj glslpslq rohk klnpdw nhelmdnvdqddq gdodp 3hupxv\dzdudwdq 3huzdnlodq vhuwdghqjdqphzxmxgndqvxdwx. Hak-hak serupa juga termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UU HAM yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.3 lasaP .1. Pasal 33 Ayat 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 (UU/2006/12) (2006) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Menyatakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 4a UU No. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU a quo bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena pembuat undang-undang jelas-jelas mengabaikan hak dan kewenangan konstitusi Pemohon dengan menyatakan SKSHH tidak sah apabila isinya berbeda dengan keadaan fisik dan dianggap tidak memiliki SKSHH. Bab II: Majelis UUD 1945 Catatan; Pasal 24C Ayat 1 - 6; Pasal 24C Ayat 1 - 6 Pasal 24C Ayat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Ayat (2) Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a. Sementara dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut recht.Undang-undang ini disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945. sehingga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28I ayat (4). Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. BAB I Bentuk dan Kedaulatan BAB II Majelis Permusyawaratan Rakyat BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara BAB IV Dewan Pertimbangan Agung BAB V Kementerian Negara BAB VI Pemerintah Daerah BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat Bab I terdiri dari satu pasal atau 3 ayat. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. ) BAB II MAJ ELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 Pasal 1 termasuk ke dalam BAB I yang membahas mengenai "Bentuk dan Kedaulatan" Pasal 1 di sini membahas tentang bentuk dan kedaulatan yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Unduh file PDF undang-undang ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang definisi, jenis, dan … Buku catatan untuk Undang - undang dasar 1945. Mengacu pada Pasal 37 UUD 1945, tata cara perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang benar adalah: Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat . Mengingat: 1.NEMUSNOK NAGNUDNILREP GNATNET GNADNU-GNADNU :nakpateneM :NAKSUTUMEM . (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang … sehingga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28I ayat (4). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan Konsep Demokrasi Pancasila sendiri diakomodir dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum perubahan, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Pasal 1 UUD 1945 Setelah Amandemen Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik". Pasal 28H ayat (1) Baca juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Pasal 27, 28, dan 30 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan landasan penting dalam konstitusi Indonesia. BAB I. Berikut isi lengkapnya. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 (UU/2006/12) (2006) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Sebelum diamendemen, Pasal 31 UUD 1945 hanya memuat dua pasal yang isinya sebagai berikut: (1) Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. ∗∗∗) Negara Indonesia adalah negara hukum.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 (UU/2014/28) (2014) tentang Hak Cipta.1 PERUbAHAN PERTAmA UNdANG-UNdANG dAsAR NEGARA REPUbliK iNdoNEsiA Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari Pasal 31 Ayat 1 - 5 UUD 1945. Di dalamnya terdapat empat alinea yang membahas topik utama tentang kemerdekaan Indonesia. (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Baca juga: Isi UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 setiap orang berhak untuk memajukan Buku catatan untuk Undang - undang dasar 1945. Halaman ini telah diakses 135244 kali. Merupakan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses Menurutnya, ketentuan yang diujikan tersebut, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Apabila hak tersebut tidak terpenuhi Pasal 28 sebelum diterapkan penambahan melalui Amandemen UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 149. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. (2) Kedaulatan adalah di … Bab I terdiri dari satu pasal atau 3 ayat. Hal UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 6 TAHUN 2014. Bunyi Pasal 28B ayat 2 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. BAB I Dasar Hukum. (2020: 18), negara kesatuan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 mencerminkan kekuasaan dalam negara kesatuan bertempat di Pemerintah Pusat, yang kemudian untuk mempercepat perncapaian tujuan negara dalam arti luas, kekuasaan tunggal itu dipencar ke daerah-daerah yang secara konstitusional di atur dalam pasal 18 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1983. TENTANG DATABASE PERATURAN. Secara etimologis, istilah hukum berasal dari bahasa Arab yaitu qonun, ahkam, atau Berikut ini isi Pasal 1 tentang Bentuk dan Kedaulatan sebelum serta sesudah Amandemen UUD 1945: Pasal 1 UUD 1945 Sebelum Amandemen Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa … Perubahan Undang-Undang Dasar . Pada Pasal 27, dimana di dalamnya menjelaskan tentang Warga negara & penduduk negara republik indonesia, mengenai kewajiban menjunjung hukum dan juga tentang kewajiban dalam upaya pembelaan Negara. Bunyi Pasal 27 Ayat 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 149.`id - 2 - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN`. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. UUD 1945 Catatan; Pasal 28C Ayat 1 - 2; Pasal 28C Ayat 1 - 2 Pasal 28C Ayat 1. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU a quo bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena pembuat undang-undang jelas-jelas mengabaikan hak dan kewenangan konstitusi Pemohon dengan menyatakan SKSHH tidak sah apabila isinya berbeda dengan keadaan fisik dan dianggap tidak memiliki SKSHH. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Anda sedang mencari informasi tentang UUD 1945, dasar hukum negara Republik Indonesia? Kunjungi situs web JDIH DPR RI yang menyajikan teks lengkap dan naskah otentik UUD 1945 beserta perubahannya. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. ) BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 1. Indonesia berwenang mengelola politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, juga keamanan di dalam wilayah negaranya. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. 1 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 adalah pasal yang membahas hal-hal terkait konsep otonomi daerah. Inti dari amandemen pertama UUD 1945 adalah pergeseran kekuasaan presiden atau legislatif yang dinilai terlalu Mengingat : 1. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 6 TAHUN 2014. UUD 1945 Catatan; Pasal 28B Ayat 1 - 2; Pasal 28B Ayat 1 - 2 Pasal 28B Ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.)ilsA HAKsAN( 5491 NUHAT AisENodNi KilbUPER ARAGEN RAsAd GNAdNU-GNAdNU . Isi pasal 31 ayat 1 - 5 UUD 1945 mengatur kewajiban dan hak warga negara Indonesia dan pemerintah di bidang pendidikan. Dalam UU ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; peserta Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar. UNDANG-UNDANG DASAR BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.